BANGKA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi Golkar, Sesilia Rizki, S.Sos, menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Lubuk Kelik, Kabupaten Bangka, Minggu (13/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan disampaikan masyarakat, terutama menyangkut akses pendidikan dan jaminan kesehatan. Aspirasi warga menjadi perhatian Sesilia untuk kemudian dibawa dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Terkait jaminan kesehatan, Sesilia mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah masih menjadi salah satu kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ia berharap adanya tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dapat membantu memperkuat pembiayaan program kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS.
“Karena keterbatasan anggaran kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan dengan ada dana bagi hasil turun dari pusat bisa menanggulangi lagi BPJS tadi,” ujar Sesilia.
Di sektor pendidikan, Sesilia menyoroti penerapan sistem zonasi yang dinilai belum berjalan optimal di wilayah tersebut. Menurutnya, sistem penerimaan peserta didik perlu terus dievaluasi agar akses pendidikan dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat.
“Kalau untuk pendidikan mungkin sistem zonasi yang tadi belum berjalan dengan baik di sini. Nanti akan kami perjuangkan biar sistemnya akan lebih baik lagi ke depan,” katanya.
Selain persoalan zonasi, Sesilia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam pemenuhan wajib belajar sembilan tahun.
Menurutnya, keberadaan sekolah yang telah dibangun pemerintah harus dimanfaatkan secara maksimal. Di tengah keterbatasan anggaran, optimalisasi fasilitas pendidikan yang sudah tersedia dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Apalagi kewajiban 9 tahun. Kalau sekolah sudah dibangun, ya belajar. Kalau sekarang mengingat anggaran mungkin belum sampai, memanfaatkan yang adil dulu, maksimalkan yang hadir,” jelasnya.
Aspirasi yang Bukan Kewenangan Provinsi Tetap Dikawal
Sesilia juga menjelaskan bahwa tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kewenangan DPRD Provinsi. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga berkaitan langsung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi tersebut tidak akan dibiarkan berhenti. Sesilia akan meneruskannya kepada anggota DPRD Kabupaten Bangka melalui Fraksi Golkar agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Yang diajukan tadi itu kan bukan wewenang kami. Itu wewenang di Kabupaten. Nanti kami akan sampaikan ke Fraksi Golkar yang ada di Kabupaten juga. Lebih enak komunikasinya,” ujarnya.
Menurut Sesilia, koordinasi antara legislatif tingkat provinsi dan kabupaten penting dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap komunikasi tersebut dapat mempercepat tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat Lubuk Kelik, terutama terkait pendidikan dan jaminan kesehatan.