SIMPANG KATIS – Persoalan krisis air bersih hingga masa depan pendidikan para santri menjadi sejumlah aspirasi penting yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi dan Mulyadi, di Pondok Pesantren Zahratul Awwabin, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (12/9/2026).
Di tengah aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri di lingkungan pondok pesantren, kebutuhan akan air bersih menjadi persoalan mendasar yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sumber air yang selama ini dimanfaatkan mulai mengalami kekeringan, sementara kebutuhan air untuk seluruh aktivitas pondok terus berjalan setiap hari.
Aspirasi tersebut langsung disampaikan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zahratul Awwabin, H. Mudrikah, yang juga merupakan pendiri pondok pesantren tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak anggota DPRD dan jajaran pemerintah yang sudah hadir langsung ke pondok kami. Ada beberapa kebutuhan yang sangat kami harapkan dapat dibantu, terutama kebutuhan pengeboran sumur karena kondisi air di sini sudah mulai kering,” ungkapnya.
Selain persoalan air bersih, H. Mudrikah juga menyampaikan perkembangan pendidikan di Ponpes Zahratul Awwabin. Saat ini, pendidikan tingkat SMA telah berjalan sehingga pihak yayasan membutuhkan kejelasan mengenai prosedur dan mekanisme perizinan pendidikan.
Menurutnya, perkembangan pondok pesantren membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pendidikan para santri dapat terus berkembang dengan legalitas serta fasilitas yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Babel, Pahlivi, menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang harus mendapatkan perhatian serius. Ia menyampaikan bahwa aspirasi terkait pembangunan dan pengeboran sumur dengan kapasitas besar akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
“Air bersih adalah kebutuhan utama. Apalagi ini menyangkut kehidupan para santri dan seluruh aktivitas di pondok pesantren. Aspirasi mengenai pengeboran sumur ini akan kita catat dan kita perjuangkan bersama sesuai dengan mekanisme serta kewenangan yang ada,” tegas Pahlivi.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan menjadi ruang penting bagi DPRD untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Apa yang disampaikan masyarakat, kata dia, harus menjadi bagian dari perjuangan wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi, penganggaran dan pengawasan.
“Kami datang bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk membawa aspirasi ini ke dalam proses perjuangan di DPRD. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat dan kebutuhan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dapat tersampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Babel, Mulyadi. Selain persoalan sarana dan prasarana, dialog reses tersebut juga membahas berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan para santri.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah mengenai peluang beasiswa bagi siswa-siswi, khususnya santri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Para tenaga pendidik juga mempertanyakan peluang peningkatan kompetensi tenaga pendidik, termasuk mengenai sertifikasi guru dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan air bersih, legalitas pendidikan, beasiswa, peningkatan kompetensi guru hingga perhatian terhadap kesejahteraan dan masa depan santri, menjadi catatan penting dalam kegiatan reses tersebut.
