BELITUNG TIMUR — Persoalan pendidikan, kesehatan hingga perlindungan anak menjadi perhatian utama Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maisinun, saat menggelar kegiatan reses di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Maisinun turut menghadirkan Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Ketua Komnas Perlindungan Anak (PPA) Bangka Belitung. Kehadiran para narasumber itu bertujuan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat terkait berbagai isu strategis yang saat ini berkembang di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Babel itu mengatakan, persoalan pendidikan menjadi perhatian serius karena masyarakat saat ini tengah menghadapi masa penerimaan murid baru di sekolah.
“Terkait hari ini memang sengaja kami menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Komnas Perlindungan Anak. Karena kami melihat isu paling strategis sekarang ini masalah pendidikan, terutama penerimaan murid baru,” kata Maisinun.
Menurutnya, masyarakat khususnya para orang tua membutuhkan informasi dan pemahaman yang benar terkait sistem pendidikan, mulai dari persoalan sumbangan sekolah, proses belajar mengajar, hingga kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah.
Maisinun menegaskan, meskipun kondisi anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengalami keterbatasan, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Walaupun anggaran minim dan banyak pengurangan, pemerintah tetap fokus. Kegiatan belajar dan mengajar tidak ada yang dikurangi. Sarana dan prasarana memang belum bisa 100 persen terpenuhi, tetapi tetap diakomodir,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang membutuhkan perhatian, termasuk SMA Negeri 1 Gantung yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung pendidikan.
“Memang masih ada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. SMA Negeri 1 Gantung misalnya, kami dari komisi belum pernah turun sehingga belum mengetahui kebutuhan mereka secara langsung. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan turun,” katanya.
Selain pendidikan, persoalan perlindungan anak juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut. Maisinun menyebut kasus anak di Belitung Timur hingga Mei 2026 masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bersama.
“Masalah sosial ini memang tugas pemerintah dan Komisi IV, tetapi kami berharap tidak lepas juga dari bantuan masyarakat, lembaga, dan keluarga terutama sekali,” ungkapnya.
Ia juga mengajak pondok pesantren, yayasan keagamaan, serta lembaga pendidikan berbasis agama di Belitung dan Belitung Timur untuk memanfaatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mendukung pembinaan mental dan rohani anak-anak.
“Kami membuka peluang bagi masyarakat yang mendirikan pondok pesantren dan yayasan keagamaan untuk mengajukan dana hibah ke provinsi. Ini untuk pembinaan mental anak-anak,” jelasnya.
Maisinun mengungkapkan, pada tahun 2026 terdapat lima lokus bantuan hibah dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp100 juta. Namun hingga pertengahan Mei 2026, proposal pengajuan bantuan hibah untuk tahun 2027 masih tergolong minim.
“Pengajuan untuk tahun 2027 baru dua proposal yang masuk. Karena itu kami mendorong kelompok masyarakat agar segera mengajukan sebelum akhir Mei nanti,” pungkasnya.
