PANGKALPINANG — Sejumlah ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BOP), Kamis (5/3/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang Ketua DPRD Babel itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua DPRD Edi Nasapta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka, di mana para ulama menyampaikan berbagai pandangan dan kegelisahan masyarakat.
Didit Srigusjaya mengatakan, DPRD Babel sebelumnya telah menerima surat permohonan audiensi dari Forum Ulama Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina.
“Mereka meminta DPRD menyampaikan aspirasi para ulama, habaib, ustaz, dan masyarakat Bangka Belitung terkait permasalahan BOP, termasuk penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina,” kata Didit usai audiensi.
Menurut Didit, persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Babel tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengambil keputusan. Meski demikian, pihaknya berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.
“Insyaallah aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab kami menyalurkan suara masyarakat Bangka Belitung,” ujarnya.
Didit menegaskan bahwa DPRD Babel terbuka menerima berbagai aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan secara konstruktif dan melalui mekanisme yang ada.
Dalam kesempatan itu, Didit juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Belitung yang belakangan dikabarkan mulai memicu antrean di sejumlah SPBU.
Ia memastikan DPRD Babel akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi BBM tetap lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi BBM tetap aman dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dialog antara tokoh agama dan lembaga legislatif daerah dalam menyikapi isu nasional yang menjadi perhatian publik.
