TANJUNGPANDAN — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Muhtar melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 di kediaman H. Hasimi, Dusun Air Serkuk, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Jumat pagi (15/05/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh reformasi Belitung dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Forum Masyarakat Peduli Belitong.
Dalam kesempatan itu, Ketua Masyarakat Peduli Belitong (MPB), Hadi Adjin menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Tugu Perjuangan Provinsi Babel yang dinilai terbengkalai. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Belitung.
Sementara itu, salah satu masyarakat Desa Air Saga, Saniadi menyampaikan keluhan terkait kerusakan akses jalan dan irigasi sawah yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.
Dalam dialog bersama masyarakat, Sayuti yang merupakan pensiunan guru juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meniadakan guru honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.
“Hilangnya tenaga guru honorer membuat proses belajar mengajar menjadi kurang maksimal di beberapa sekolah,” ungkap Sayuti dalam forum reses tersebut.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan reses tersebut juga membahas potensi sumber daya alam di Belitung. Kabid Riset dan Inovasi Baperida Belitung, Heriyadi, yang turut hadir dalam acara itu menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait logam tanah jarang di Belitung.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut menunjukkan potensi yang cukup baik sehingga diharapkan ke depan pembangunan pabrik pengolahan logam tanah jarang dapat dilakukan di wilayah Belitung agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Muhtar menegaskan DPRD Babel memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan masyarakat mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Reses ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang bagi kami untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan dan irigasi, persoalan pendidikan, hingga potensi logam tanah jarang di Belitung akan kami kawal secara serius,” tegas H. Muhtar.
Ia menegaskan, DPRD Babel memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan masyarakat mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Kami tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti di forum reses. Semua akan kami bawa dan perjuangkan dalam pembahasan di tingkat provinsi agar ada langkah nyata dan solusi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
