KOBA — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II 2026 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (15/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah penyerapan aspirasi para santri dan tenaga pendidik, khususnya terkait sektor pendidikan agama dan kesejahteraan sosial.
Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun khidmat itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran lintas instansi tersebut bertujuan agar setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung memperoleh respons teknis dari pihak terkait.
Sesi dialog berlangsung interaktif dan disambut antusias oleh para santri. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama yakni mekanisme perolehan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Para santri berharap adanya kepastian akses dan kuota beasiswa bagi santri pondok pesantren agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya.
Menanggapi hal tersebut, Me Hoa menegaskan komitmennya untuk mengawal jalur birokrasi beasiswa pendidikan agar lebih mudah diakses oleh para santri.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, termasuk para santri. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar sosialisasi dan distribusi beasiswa KIP ini lebih merata dan tepat sasaran,” ujar Me Hoa.
Selain persoalan beasiswa, pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga menyampaikan kebutuhan pembangunan asrama santri. Dengan kapasitas yang mulai terbatas, mereka berharap adanya dukungan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mempercepat pembangunan fasilitas tempat tinggal santri.
Tak hanya itu, kesejahteraan tenaga pendidik pesantren turut menjadi perhatian dalam reses tersebut. Para pengurus berharap adanya peningkatan bantuan dana insentif bagi guru pengajar sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam membina karakter dan pendidikan generasi muda.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Me Hoa memastikan seluruh usulan masyarakat telah dicatat secara resmi untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Aspirasi ini sangat krusial. Kehadiran Biro Kesra dan Kemenag di sini menjadi langkah awal yang baik untuk menyelaraskan program bantuan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar anggaran yang ada dapat menyentuh kebutuhan pesantren,” pungkasnya.
