Gaji di Bawah UMR hingga THR Tak Sesuai, Karyawan PT MSU Mengadu ke DPRD Babel

PANGKALPINANG — Puluhan karyawan PT Merdeka Sarana Usaha (MSU) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengadukan persoalan gaji yang diterima di bawah Upah Minimum Regional (UMR) serta Tunjangan Hari Raya (THR) yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu karyawan, Riki, bersama sejumlah rekannya saat bertemu Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, di ruang kerjanya, Kamis (12/3/2026). Para pekerja berharap pemerintah dapat membantu memperjuangkan hak-hak mereka yang dinilai belum dipenuhi oleh perusahaan.

Di hadapan Ketua DPRD dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel, Riki mengungkapkan bahwa gaji yang diterima para pekerja tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem perusahaan.

“Gaji yang kami terima hanya di angka Rp3,6 juta, belum lagi ada potongan ini dan itu. Harusnya kami menerima Rp4.035.000 sesuai yang didaftarkan perusahaan lewat aplikasi JMO, tapi faktanya tidak seperti itu,” ungkap Riki.

Selain persoalan gaji, para pekerja juga mengeluhkan besaran THR yang dinilai sangat kecil. Riki mengaku hanya menerima THR sebesar Rp100 ribu, sementara beberapa rekannya mendapatkan Rp200 ribu.

“Permintaan kami hanya satu, Pak Didit, tolong kami, karena itu hak kami,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan persoalan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menyayangkan jika masih ada pekerja yang merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan.

“Saya sangat menyesalkan masih ada kejadian seperti ini. Ada 70 orang yang merasa dirugikan, itu bukan jumlah yang sedikit,” tegasnya.

Didit meminta para pekerja segera membuat laporan resmi ke Dinas Tenaga Kerja agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti. Ia juga memastikan DPRD akan turut mengawal persoalan tersebut.

“Saya minta segera buat pengaduan resmi terkait THR dan hak lainnya. Setelah Lebaran nanti, kami akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Babel agar masalah ini tidak menjadi bom waktu,” katanya.