PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/8/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua agenda penting, yakni Penandatanganan Kesepakatan terhadap Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta Penandatanganan Kesepakatan terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan perubahan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam menyesuaikan perencanaan anggaran daerah dengan perkembangan kondisi pendapatan serta target yang telah ditetapkan.
“Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan asumsi pendapatan dan target yang ada,” kata Eddy Iskandar.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah tetap realistis dan mampu menjawab dinamika fiskal yang terjadi. Dengan demikian, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Eddy menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui realisasi dana bagi hasil (DBH), khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan. Menurutnya, DBH memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan dana bagi hasil tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas.
“Diharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan dana bagi hasil dari sektor pertambangan untuk mendukung program prioritas, termasuk kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Eddy menilai sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Keduanya merupakan sektor fundamental yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kepastian terhadap penerimaan daerah menjadi penting agar pemerintah provinsi dapat menjaga keberlanjutan program-program prioritas. Dukungan fiskal yang memadai juga diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, DPRD Babel berharap kebijakan anggaran yang disepakati tidak hanya mampu menjawab kebutuhan fiskal daerah, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta sektor-sektor strategis lainnya.
