PANGKALPINANG — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Gerunggang, Sabtu (16/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di Panti Asuhan Ad-Dhuha tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah terkait berbagai persoalan daerah.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan itu sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Dinas Sosial Provinsi Babel, Dinas UMKM Provinsi Babel, serta Dinas Kesehatan Provinsi Babel.
Dalam forum tersebut, Dody menyoroti sejumlah persoalan yang saat ini tengah dihadapi pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari tekanan fiskal, kondisi keuangan daerah, hingga potensi dampak ekonomi terhadap masyarakat.
Menurutnya, kondisi fiskal sejumlah daerah di Bangka Belitung saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan anggaran mulai berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk pembayaran honor pegawai.
Ia bahkan menyinggung adanya honor pegawai di beberapa wilayah yang disebut hanya berada di kisaran Rp900 ribu akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Kondisinya tidak normal, tidak baik. Kita memprediksi apalagi dengan naiknya avtur, bahan bakar pesawat, ini akan berdampak ke harga barang. Kita ini provinsi kepulauan, barang masuk dari luar, jadi pasti mempengaruhi harga kebutuhan masyarakat,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, posisi Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan membuat ketergantungan distribusi barang dari luar daerah cukup tinggi. Karena itu, kenaikan biaya transportasi dinilai akan berdampak langsung terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Dody menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk lebih cermat dan selektif dalam mengelola anggaran agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita harus betul-betul selektif dalam pengeluaran, baik saya maupun kita semua. Tidak bisa banyak-banyak, kita cari jalan sesuai kondisi yang ada,” tegasnya.
Selain menyoroti kondisi ekonomi daerah, Dody juga memberikan perhatian terhadap sektor UMKM. Ia mendorong para pelaku usaha memanfaatkan program pembinaan pemerintah, termasuk percepatan proses sertifikasi halal.
Menurutnya, sertifikasi halal menjadi perhatian penting karena pelaku UMKM ditargetkan telah memenuhi ketentuan tersebut sebelum Oktober mendatang.
“UMKM itu sampai Oktober harus sudah tersertifikasi halal. Kita minta dinas terkait membantu agar prosesnya bisa gratis untuk pelaku usaha kecil, kecuali yang reguler karena prosesnya lebih panjang,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Dody turut menyinggung pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP yang kini telah menggunakan sistem daring. Ia menilai sistem tersebut menghadirkan transparansi yang lebih baik karena seluruh proses dilakukan berdasarkan peringkat yang dapat dipantau secara terbuka.
“Sekarang semua sudah online, tidak ada lagi titipan atau jalur khusus. Rankingnya bisa dilihat, jadi siapa pun harus mengikuti sistem yang ada,” katanya.
Di akhir kegiatan, Dody memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam agenda reses tersebut akan dibawa ke pembahasan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Menurutnya, reses menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.
